JA.com, Payakumbuh (Sumatra Barat)--Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh membawa puluhan wartawan Luak Limopuluah melakukan studi banding, ke Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Acara berlangsung di Ruang Commond Center Dinas Kominfo Kota Pekanbaru, Jl. Pepaya, Sukajadi, Kamis (28/11), kemarin.
Rombongan tersebut, langsung dipimpin Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh Jhon Kanedi didampingi Kabid Kehumasan Irwan Suwandi. Di Pekanbaru, mereka diterima oleh Sekretaris Diskominfo Pekanbaru Azhar didampingi Kabid IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) Mawardi, Kabid Statistik Dino, Kabid E-Gov Deni, serta sejumlah staf diskominfo setempat lainnya.
Ketua Rombongan Jhon Kanedi mengatakan, kedatangan mereka ke Pemko Pekanbaru guna mengetahui format kerjasama yang dibangun antara Pemko Pekanbaru dengan media massa, yang ada di Kota tersebut.
"Kita sengaja membawa sejumlah rekan-rekan media di Payakumbuh ke Pekanbaru guna sama-sama mempelajari dan mengetahui bentuk kerjasama Pemko Pekanbaru dengan media sesuai dengan regulasi yang ada, terutama terkait adanya edaran dewan pers tentang kerjasama pemerintah dengan perusahaan media," ujar Jhon Kenedi diamini Kabid Kehumasan Irwan Suwandi.
Sementara itu, Kepala dinas Kominfo Kota Pekanbaru, melalui Kabid IKP Mawardi menyampaikan, kerjasama Pemko dengan perusahaan media saat ini sudah dipindahkan kewenangannya ke Bagian Humas di sekretariat Daerah.
"Kemarin kerjasama media masih terletak di Dinas Kominfo melalui Bidang IKP, namun karena ada kendala administrasi keuangan, maka Pemko Pekanbaru mengambil kebijakan untuk meletakkan pos anggaran tersebut di Sekretariat Daerah pada Bagian Humas," bebernya.
Mawardi mengaku, dalam membangun kerjasama dengan perusahaan pers, Pemko Pekanbaru tetap mengedepankan aspek legalitas dan juga bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
"Kalau kerjasama, tentu kedua pihak harus saling menghormati, harus ada hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Hal ini bukan berarti Pemko Pekanbaru menghambat pers untuk melakukan kontrol sosial, silahkan pers tetap bisa mengkritik Pemko, tetapi dengan cara yang benar," kata Mawardi.
Saat ditanya bagaimana cara Pemko Pekanbaru membangun hubungan baik dengan rekan media yang kerap melakukan kontrol sosial, Mawardi menjawab, pihaknya ingin diberi ruang untuk menjawab kritik yang dilontarkan itu.
Dan, pertanyaan media mana saja yang bisa bekerjasama dengan Pemko Pekanbaru, Mawardi menyatakan tidak membatasinya, asalkan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan UU Pers.
"Disini ada 500 lebih wartawan yang terdaftar, untuk mengikat kerjasama kami mulai dari proses penawaran terbuka diawal tahun. Media diminta mengajukan penawaran, jika memenuhi syarat dan lolos verifikasi kami, maka kerjasama dapat dilanjutkan," tutup Mawardi yang pernah berprofesi sebagai wartawan itu. (Farhan)