“Forum ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dalam rangka penyusunan RKPD dalam bentuk diskusi merumuskan isu aktual yang bakal melahirkan program prioritas,” kata Bupati Eka Putra.
Dikatakannya, menindaklanjuti amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 80 ayat 1, rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar 2023 dibahas bersama kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik.
"Hasil diskusi, saran dan masukan akan dirumuskan serta dituangkan dalam berita acara yang menjadi bahan perbaikan dalam menyusun rancangan awal RKPD," jelasnya.
Lebih lanjut, forum ini juga termasuk salah satu tahapan penting sebelum dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Forum Lintas Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
"Memasuki tahun ke III Perencanaan Pembangunan ini, tema pembangunan Kabupaten Tanah Datar 2023 telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (SKP) Pusat dan arah kebijakan RMJMD Tanah Datar 2021-2026," katanya.
Menurut Eka, tema pembangunan masih disesuaikan dengan kondisi wabah Pandemi Covid-19 saat ini, yaitu Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Program Unggulan Daerah. RKPD diharapkan berperan strategis dan penting untuk memberikan arah dalam penyusunan program dan kegiatan.
"Organisasi Perangkat Daerah atau OPD harus selaras dengan Visi Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani Berlandaskan ABS SBK. Seterusnya, juga memperhatikan isu strategis, prioritas dan tema pembangunan, sehingga nantinya target 10 Program Unggulan ataupun sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai," harap Eka Putra.
Sementara itu, pelaksana kegiatan Adriyanti Rustam menyampaikan, pelaksanaan forum dimaksud untuk menyampaikan program prioritas dan pembangunan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentang pedoman pembangunan 2023.
“Dengan menghadirkan dan diikuti secara langsung dan virtual dari berbagai unsur seperti pimpinan DPRD Provinsi Sumatra Barat, DPRD Tanah Datar, tim ahli perguruan tinggi, tokoh masyarakat, instansi vertikal, unsur organisasi, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli,ketua TP PKK tim percepatan pembangunan, kepala OPD dan lainnya, forum diharapkan mampu menyamakan persepsi sehingga program dan kegiatan prioritas dan strategis bisa dihimpun untuk kajian selanjutnya,” tutup wanita yang juga Sekretaris Baperlitbang Tanah Datar itu. (MG)