Untuk merealisasikan keinginan itu, Bupati Eka Putra didampingi Kepala Dinas PMPTSP dan Naker, Kepala Dinas PUPR, Plt. Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Baperlitbang, Kabid Cipta Karya dan pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Datar bertemu Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (Wamenaker RI) Afriansyah Noor, Senin (19/9/2022), kemarin di Jakarta.
"Kita ingin Tanah Datar ke depan memiliki BLK khusus untuk Program Bajak Gratis, sehingga para petugas pelaksana di lapangan akan memiliki keterampilan lebih mapan dan terukur. Karena itulah kita coba ajukan pengusulan BLK Alsintan ini kepada Kemenaker RI," kata Eka.
Dikatakan, sekiranya keinginan itu terwujud, itu merupakan sebuah langkah maju untuk Progul Bajak Gratis di Tanah Datar.
"Harapan besar tertumpang kepada Pak Wamenaker untuk merealisasikan keinginan ini. Progul Bajak Gratis perlu disukseskan, karena mampu memberikan dampak nyata kepada petani dalam memangkas biaya produksi," ujarnya.
Eka menyampaikan ucapan dan ungkapan terima kasih atas kesediaan Wamenaker RI menerima kunjungannya bersama rombongan.
"Alhamdulillah,Wamenaker pak Afriansyah Noor yang merupakan putra asli Tanah Datar karena ibu beliau berasal dari Pagaruyung berkenan menyambut dan memfasilitasi kunjungan kami, terima kasih, semoga apa yang kami harapkan bisa terwujud," tukasnya.
Sementara itu, Wamenaker Afriansyah Noor mengungkapkan, ia merasa senang dan bangga dikunjungi Bupati bersama rombongan dan akan mendukung pelaksanaan program Bajak Gratis di Tanah Datar.
"Kita mendukung kegiatan ini, walaupun Tanah Datar sudah punya BLK, namun BLK khusus Bajak Gratis belum ada. Untuk itu akan kita maksimalkan BLK yang sudah ada dengan penambahan kejuruan pada BLK Batusangkar, yaitu kejuruan mekanisasi pertanian. Kita juga akan bantu peralatan, instruktur serta bantuan paket-paket lainnya," sampainya.
Dikatakan Afriansyah lagi, untuk menindaklanjuti keinginan itu, ia bersama tim akan turun ke Tanah Datar untuk melihat kondisi lapangan.
"Insya Allah, dalam waktu dekat kita akan ke Tanah Datar untuk melihat kondisi nyata di lapangan. Dan dilanjutkan dengan diskusi perihal kemungkinan pelaksanaannya di Tanah Datar," tukasnya. (MG)