JA.com -- Kuota Program proyek operasi nasional agraria atau Prona di Solok Selatan (Solsel), Sumatera Barat pada 2017 mengalami penurunan sekitar 400 persil. Pasalnya, menurut Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebasan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solsel, Fitriadi Hamid kuota prona di Solsel tahun 2017 hanya 1.100 persil. Jika dibandingkan tahun 2016 kuota Prona di Solsel sebanyak 1.500 persil.
Sedangkan terkait realisasi penerbitan sertifikat prona tahun 2016, pihaknya mengklaim telah menuntaskan sekitar sembilan puluh persen. Artinya, hanya tersisa sekitar sepuluh persen lagi.“Untuk realisasi 2016
sudah sekitar 90 persen,”katanya
, Senin (6/2).
Lebih lanjut dikatakan Fitriadi, jika lahan yang
bisa diusulkan untuk sertifikat Prona merupakan lahan perumahan pertanian dan
perkebunan. “Prona diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu. Artinya,
untuk lahan usaha tidak bisa memanfaatkannya. Terkait biaya pengukuran tidak
dibebankan, masyarakat hanya perlu mendaftarkan ke pemerintahan
nagari,”tukasnya.
Walinagari
Pauh Duo, Kecamatan Alam Pauh Duo, Joni Ludianto mengatakan data pengurusan
Prona yang telah masuk atau mengusulkan ada sekitar 100 persil.”Namun
berdasarkan pihak BPN Solsel kuota prona untuk nagari Pauh Duo di 2017 tidak
ada. Tapi, kita belum menerima surat resmi terkait hal itu nanti kita ingin
pihak BPN mengeluarkan surat resmi sebab masyarakat yang telah masuk datanya
bisa memahami dan tidak menduga adanya permaianan walinagari,”jelasnya.
Terpisah, Walinagari
Lubuk Malako, Kecamatan Sangir Jujuan, Riono Pendri menyebutkan pihaknya juga
tidak mendapat kuota prona sesuai informasi pihak BPN Solsel. “Menurut
informasi pihak BPN tahun ini (2017) nagari kami tidak mendapat kuota,”katanya.
Diakuinya, jika masih melakukan penuntasan sebanyak 52 persil di 2015 yang belum
tuntas penerbitan sertifikat Pronanya.”Di 2016 kita juga tidak mendapat kuota
tapi untuk 2015 ada sekitar 52 persil, itu yang saat ini kita desak untuk
dituntaskan,”tukuknya. (Nanda)