JA. com, Baso (Sumatera Barat)-- Hadirnya pemerintah di tengah masyarakat diharapkan dapat bernilai lebih. Salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Tugas pemerintah salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa," ucap Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo saat berceramah di depan peserta Diklatpim III angkatan III di Pusdiklat
Kemendagri Regional Bukittinggi, di Baso, Sabtu (8/4).
Dikatakan walikota, salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam mencerdaskan bangsa yakni ketika semua masyarakat dapat mengenyam pendidikan. Dengan pendidikan, masyarakat mampu menjalani kehidupan dengan baik.
"Jika dengan pendidikan, masyarakat ragu dalam menjalani kehidupan, itu artinya pemerintah gagal dalam mencerdaskan bangsa," ulas walikota.
Diterangkan Mahyeldi, pada tahun 2014 lalu Pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan memberikan kemudahan kepada rakyat untuk mendapatkan pendidikan. Setiap siswa dibebaskan atau digratiskan dari biaya apapun.
"Kebijakan kita waktu itu sempat disanggah," tukas Walikota Padang.
Namun begitu, Pemko Padang tetap dengan pendiriannya. Menggratiskan biaya pendidikan.
Hasilnya, dapat dilihat dan dirasakan masyarakat. Saat Bahan Bakar Minyak (BBM) dan harga barang melonjak, warga tidak gelisah.
"Karena pengeluaran warga untuk sekolah anak-anaknya tak terganggu, meski BBM dan harga barang berfluktuasi," sebut Mahyeldi.
Mahyeldi menyebut, itulah tujuan sebenarnya kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Setiap kebijakan pemerintah tidak sampai meresahkan warga.
Sisi lain, walikota sempat menyebut bahwa sudah saatnya mengevaluasi lagi metode pendidikan di Indonesia. Perlu percepatan pencerdasan rakyat.
"Sekarang kita masih linier saja, Sekolah Dasar masih 6 tahun, harusnya tidak begitu," tukuk Mahyeldi.
Sementara itu, dalam ceramah di Pusdiklat Kemendagri Regional Bukittinggi di Baso, sebanyak 35 orang eselon III dari sejumlah daerah di Sumbar mendengar langsung ceramah Walikota Padang. Mereka tampak serius mendengarkan "true story" dari Mahyeldi selama lebih kurang 1,5 jam. Dari 35 peserta itu, 12 orang diantaranya berasal dari Pemko Padang, seperti Eka Putra (Kabid di BKPSDM), Fajar Sukma (Kabid di Satpol PP), Jeffri (Camat Pauh), dan lainnya.