JA,com, Padang (Sumatera Barat) --- Sebanyak 7 kepala daerah kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat teken nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) dengan Gubernur Irwan Prayitno di Padang (18/9). MoU tersebut merupakan pernyataan sikap kepala daerah dalam mewujudkan daerahnya sebagai destinasi wisata yang dibuktikan dengan persiapan infrastruktur dan penganggaran.
Ketujuh kepala daerah tersebut adalah Walikota Pariaman, Walikota Sawahlunto, Bupati Pesisir Selatan, Wakil Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padangpariaman dan Wakil Bupati Agam serta utusan dari Mentawai.
Setelah menandatangani MoU, setiap daerah akan mendapatkan dana pendampingan dari provinsi Sumatera Barat sebanyak 40 persen dari anggaran yang ditetapkan. Selain itu bantuan dari APBN yang akan diselaraskan dengan program Kementerian Pariwisata RI.
"MoU ini sebagai langkah bagi kami di provinsi Sumatera Barat---sebagai perpanjangan tangan dari pusat---untuk mensinergikan kegiatan di daerah dengan program yang ada di Kementerian. Dari 100 persen pagu dana, 60 persennya ditanggung daerah, dan 40 persen dari provinsi Sumatera Barat,” kata Gubernur Irwan Prayitno.
Pariwisata di Sumatera Barat, kata dia telah terbukti dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sebagai dampak yang timbul dari ramainya orang yang berkunjung ke destinasi daerah tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani MoU dengan Perguruan Tinggi dan Kopertis Wilayah 10 tentang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, serta MoU dengan Mercy Corps Indonesia Tentang Kebencanaan.
Dengan adanya MoU, pihak Perguruan Tinggi dan Mercy Corps Indonesia nantinya akan mendapatkan bantuan dana dari APBN dalam rangka mewujudkan seperti apa yang disepakati dalam nota MoU tersebut.
“Tiga hal utama di Sumatera Barat yang mendesak saat ini, yaitu pariwisata, bela negara dan kebencanaan. Kita perlu mengambil langkah nyata untuk menyikapinya," sambung gubernur.
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengungkapkan bahwa saat ini kota Pariaman sedang giat-giatnya meningkatkan sektor pariwisata dengan pembangunan infrastruktur dan SDM di lokasi wisata.
“Berkembangnya sebuah destinasi baru di suatu daerah secara tidak langsung akan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Hal ini akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang nantinya akan berujung pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran,” tuturnya.
Diharapkan dengan adanya MoU, imbuh Mukhlis, akan menambah semangat daerah untuk membuat kebijakan dalam pengembangan kawasan destinasi pariwisata di daerah masing-masing.
“Dengan keterbatasan dana yang ada di pemerintahan kota Pariaman, melalui MoU ini kita dapat dana pendampingan dari provinsi selain program yang ada di Kementerian Pariwisata dengan APBNnya, sehingga akan sangat membantu pemerintah Kota Pariaman,” tutupnya.