JA.com, PADANG (Sumatera Barat) – Pemerintah Kota (Pemko) Padang melalui Dinas Sosial menggelar review kegiatan bantuan dana investasi (BDI) melalui penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK ) yang diikuti perwakilan OPD terkait, para lurah, Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat.
Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Abu Bakar Ja'ar Balaikota Padang, rabu (29/11/2017) itu dibuka secara resmi Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah.
Walikota mengatakan, dalam hal ini Pemko mengharapkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan untuk mecapai 100 persen kawasan yang ramah lingkungan di Kota Padang.
“Untuk itu juga diperlukan swasembadaya masyarakat dalam menjaga lingkungan daerahnya masing-masing,” ungkapnya.
Mahyeldi juga mengatakan pentingnya menumbuhkan rasa bertanggung jawab kepada masyarakat dalam membangun Kota Padang.
“Sangat penting adanya rasa tanggung jawab kepada masyarakat dalam pembangunan kota. Seperti menjaga dan mendukung pembangunan infrastuktur serta tidak membuang sampah sembarangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Amasrul menyebutkan, dari 23 kelurahan di Kota Padang yang mendapat BDI melalui PLPBK, hingga saat ini bagi sebanyak 13 kelurahan sudah berjalan 95 persen.
“Untuk saat ini penyaluran dana sudah mencapai 95 persen yang berjalan dengan baik. Bagi kelurahan yang masih lambat dalam pengurusan diharapkan mempercepat dan menyiapkan persyaratannya,” terangnya.
Amasrul juga mengatakan, untuk tahun depan akan dilakukan untuk 10 kelurahan lainnya. Dimana pada tahun 2017 ini sudah mencapai target 13 kelurahan.
“Sebagaimana anggaran untuk kegiatan BDI PLPBK tahun 2017 ini sebanyak Rp6,5 Miliar. Kita berharap, semoga semuanya berjalan dengan baik sehingga dampaknya dirasakan oleh masyarakat,” tukasnya.