JA.com Padangpanjang (Sumatera Barat) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padangpanjang, menggelar rapat koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( Forkompinda) terkait tahapan sekaligus persiapan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padangpanjang. Kamis (4/1) kemarin.
Ketua KPU Japri Edi Putra, menyampaika, digelarnya rapat
koordinasi bersama forkompinda tersebut
merupakan rapat koordinasi ke dua KPU setelah rapat dengan Parpol, beberapa
waltu lalu untuk menyampaikan syarat-syarat pendaftaran calon Walikota dan
Calon Wakil Walikota Padangpanjang mendatang.
"Setelah menggelar rapat koordinasi dengan partai
politik, kita juga helar rakor bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(forkompinda) terkait persiapan pendaftaran calon ," ujar Japri.
Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Tahapan Pilkada 2018, pendaftaran calon dilakukan di KPU kabupaten dan kota.
"Kegiatan pendaftaran calon ini dilakukan oleh KPU kabupaten dan kota yang menyelenggarakan
pilkada, jadwalnya itu tanggal 8 sampai 10 Januari 2018, artinya ada 3
hari," ujar Japri
Sementara rapat koordinasi Parpol jelas Japri lagi, untuk memberi tahukan dokumen apa saja yang
harus dipersiapkan saat pendaftaran. mengatakan di antaranya surat keputusan
kepengurusan hingga surat rekomendasi partai terhadap partai.
"Berkas yang kita terima harus sesuai ketentuan. Kita
sudah beritahu dokumen - dokumen apa saja yang harus dipersiapkan partai
politik, apakah kepengurusan, apakah surat keputusan atau rekomendasi partai
terhadap pasangan calon tertentu akan dibicarakan di sini," kata
Rapat koordinasi ini dihadiri Komisioner KPU dihadiri oleh
Ketua DPRD Padangpanjang, Novi
Hendri, Kapolres AKBP Cepi Noval dan
Walikota Padangpanjang Hendri Arnis yang di wakili Asisten 1 Pemko Emir Emil Maulid Serta Komisioner KPU
Padangpanjang.
ASN Harus Bersikap Netral
Sementara Ketua DPRD
Padangpanjang, Novi Hendri, menyampaikan hal- hal yang berkaitan dengan
Pilkada, KPU dapat memperkuat jaringan komunikasi dengan parpol.
Komunikasi yang terjalin satu langkah strategis dalam
mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Walikota Padangpanjang mendatang.
lebih lanjut, Novi Hendri, meminta kesigapan dari Jajaran Panwaslu, Polri dan TNI untuk pengawasan dan pengamanan
pilkada Padangpanjang.
" Saya harapkan pilkada Padangpanjang berjalan aman dan
lancar. Untuk itu mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilihan walikota dan
wakil walikota periode 2018-2023," sebut Novi Hendri.
Seiring adanya larangan bagi ASN terlibat dalam pesta
demokrasi, jelas Novi Hendri lagi,
menegaskan untuk bersikap netral agar tidak bersentuhan dengan hukum.
"Tidak pertimbangan bagi ASN yang terlibat praktek
politik praktis. Jika terlibat, kita sama sama tau konsekwensi yang harus
diterima," jelas Novi Hendri, mengaharapkan pilkada Padangpanjang kali ini
tidak ada pegawai yang terjerumus pada
ranah hukum. (rj)