JA.com, Pessel (Sumatera Barat) - Wakil Gubernur Nasrul Abit, Dirjen Menko Maritim, Dirjen Pertanahan BPN, bersama tim percepatan pembangunan Sumatera Barat melakukan peninjauan di Kawasan Wisata Terpadu Mandeh.

Wakil Gubernur Nasul Abit disela sela kegiatan ini menyampaikan,  kunjungan kelapangan kali ini untuk melihat sejauhmana kesiapan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, baik dalam konsep,  masterplan pembangunan dan status lahan serta apakah sudah ada investor yang berninat atau nantinya di bantu APBN.

Kawasan Mandeh bagi Sumatera Barat merupakan salah satu potensi pengembangan wisata bahari yang terbaik nasional, seperti raja empatnya di Papua, ungkap Nasrul Abit.

Kawasan Mandeh juga sudah diakomudir Rencana Induk Pembangunan Daerah (Ripda) Sunbar dan Ripda Pesisir Selatan. Dengan luas Kawasan Mandeh 50.000 ha,  meliputi 34.270 ha di) Pesisir Selatan dan 15.730 ha di Kota Padang.

Study kelayakan sudah ada (khusus Bukit Ameh 400 ha),  amdal proses penyelesaian,  target bulan Maret 2018 ini selesai.  Peraturan zonasi sedang dalam proses penyelesaian.

Dan Kawasan Mandeh belum termasuk Rencana Induk Pembanguan Nasional dari 10 Destinasi Wisata Prioritas Nasional, karena itu kita mencoba mensingkronkannya dengan program pemerintah pusat dalam hal ini,  Menko Maritim untuk dapat menjadi perhatian pembangunan nasional.

Karena kita berkeyakinan pengembangan kawasan Mandeh,  dalam bentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai hasil rapat bersama Menko Maritim di Jakarta, terang Nasrul Abit

Wagub  Nasrul Abit juga menyampaikan,  untuk kebutuhan percepatan KEK Mandeh,  dalam waktu cepat antara lain,  pertama,  fasilitasi Investor (swasta, BUMN dll)  untuk mengelola KEK Mandeh.

Kedua, penataan kawasan Mandeh,  ketiga perlindungan dan pelestarian terumbu karang,  keempat percepatan infrastruktur jalan ke kawasan Mandeh lebih kurang (41,18 km).

Kelima fasilitasi Kawasan Mandeh masuk pada Ripnas Kepariwisataan Nasional (Destinasi Nasional serta pengediaan infrastruktur kelestarian,  air besih dan jalan.

Hari ini kita juga senang Dirjen Menko Maritim dan Ibuk Dirjen Pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta semangat Bupati Pessel memberikan gambaran percepatan pembangunan kawasan Mandeh dapat menjadi salah satu yang direkomendasikan pemprov Sumbar saat ini.

Namun ini masih akan kita bahan lebih lanjut lagi dengan pemerintah daerah bersama OPD dilingkungan pemprov.Sumbar dan akan kita sampaikan kepada pak Gubernur untuk merekomendasikan masuk program percepatan pembangunan nasional ke pemerinfah pusat (Menko Maritim), jelas Wagub Nasrul Abit.

Hadir dalam kunjungan ke kawasan mandeh ini,   Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur,  Dirjen Pertanahan BPN Arie Yuriwin,  SH,  MSi,  Kakanwil BPN Sumbar, Ka Bappeda,  Kadis Lingkungan Hidup,  Kadis PSDA,  Ka Balitbang,  Kadis PUPR,  Kadis PU Prasjal,  Kadis Kelautan dab perikanan dilingkungan pemprov Sumbar.
 
Top