JA.com, Padang (Sumatera Barat)--Dalam mendorong percepatan pembangunan potensi daerah, baik untuk daerah tertinggal maupun pengembangan daerah pariwisata perlu menyiapkan data potensi yang terukur, mudah dipahami dan jelas target yang akan dicapai serta dampak yang diharapkan dari percepatan pembangunan tersebut.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam Rapat Teknis Tim Percepatan Pembangunan Sumatera Barat, Sabtu (17/2/2018) sebagai tindak lanjut dari rapat dengan Menko Maritim di BIM dan Kantor Kemenko Maritim Jakarta beberapa hari lalu.
Hadir dalam kesempatan itu, Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur, Dirjen Pertanahan BPN Arie Yuriwin, SH, MSi, Kakanwil BPN Sumbar dan para Kepala OPD dilingkungan Pemprov Sumbar, Bupati Pasaman Barat, Bupati Pessel, Wakil Bupati Tanah Datar, Sekdakab Dhamasraya, Sekdakab Solok Selatan bersama OPD terkait masing-masing.
Wagub Nasrul Abit menyampaikan, data potensi daerah dan perencanaan itu mesti ada secepatnya, agar dapat menjadi kajian prioritas dari Kemenko Maritim untuk bisa masuk program percepatan pembangunan nasional.
"Jangan berpikir selagi ada kesempatan ini, kita malah kurang serius dalam menyajikan data potensi pembangunan karena lemah kajiannya, semua bisa jadi terlambat dan kalah cepat karena daerah lain juga berebut dan serius. Jika lambat dan tidak siap ya, bisa tidak dapat perhatian pusat," tegas Wagub Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah mendorong percepatan pembangunan didaerah tertinggal dan potensi pengembangan wisata di Sumatera Barat yang mendapat respon positif dari Menko Maritim saat mengunjungi Sumbar dalam rangka peringatan penyelenggaraan HPN 2018 di Sumatera Barat.
Usulan percepatan pembangunan Kabupaten Mentawai fokus pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang membutuhkan antara lain, fasilitas perizinan dari Dewan Nasional KEK, fasilitas peningkatan pembangunan Bandara Rokot, pengembangan Dermaga Tua Pejat, pembangunan Labuhan Bajau, pembangunan Trans Mentawai, pembangunan kapal penyeberangan RoRo GT Lintas Antar Pulau.
Adapun usulan lainnya, pembangunan Kawasan Wisata Terpadu Mandeh di Pesisir Selatan, pembangunan Teluk Tapang Pasaman Barat. Di Solok Selatan ada pengembangan wisata Negeri Seri Rumah Gadang, akses jalan Lubuk Selasih-Padang Aro dan pembangunan jalan Padang Aro-Dhamasraya yang saat ini terkendala status hutan lindung.
Kemudian pengembangan dan pelestarian Kawasan Desa Terindah di dunia, Negeri Pariangan, mulai dari infrastruktur jalan, bangunan arsitektur tradisional minang serta tempat khusus kuliner.
Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat telah melihat beberapa program percepatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat.
"Kami berharap ini secepatnya dilakukan agar dapat ditindak lanjuti nantinya dengan baik. Lebih cepat lebih baik, karena program percepatan pembanguan nasional dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini akan berakhir pada tahun 2019," ujar Ridwan.
Data dan informasi yang dilengkapi dengan persyaratan yang sudah ada sesuai undang-undang sangat diharapkan, agar mudah diputuskan dalam rapat dengan pimpinan nantinya.