JA.com, Padang (Sumatera Barat)--Negara harus transparansi terhadap masyarakat dalam persoalan hukum, karena masyarakat telah membayar ke negara. Dan untuk menegakan hukum perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang mampan.
Ketua BPI DPW Sumbar Novrizal SM mengatakan, dengan keberadaan BPI di sumbar sangat antusias untuk penegakan hukum dan bekerjasama dengan Kejaksaan, Polri jajaran penegak hukum lainnya untuk bersinergi." jelas Jovi panggilan akrabnya.
Tambahnya, BPI akan bekerja dengan profesional dalam menegakan hukum. Seperti adanya informasi data tentang korupsi, tentu diselidiki dengan akurat secara bukti dan dapat di pertanggungjawabkan untuk dilaporkan ke penegak hukum negara ini." jelasnya pada jurnalandalas.com selesai pelantikan.
Pelantikan pengurus BPI KPNPA RI turut hadir Gubernur yang di wakili dari Kesbangpol Sumbar, Prima Ananda sebagai pembina turit hadir.
Dalam hal ini Davit Maldian mengharapkan adanya upaya hukum terhadap perkara korupsi untuk dapat mengembalikan aset negara kepada terdakwa korupsi." harapnya.micke