JA.com, Padang (Sumatera Barat) - Kejadian beberapa bencana besar terjadi di Sumatera Barat, yang semua itu menjadikan pelajaran bagi kita akan pentingnya persiapan diri masyarakat yang mulai dari pendidikan disekolah-sekolah.
Maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengadakan Sosialisasi Penerapan Sekolah / Madrasyah Aman Bencana Tingkat SLTA sederajat Provinsi Sumatera Barat yang di Buka secara resmi oleh Wakil Gubenur Sumatera Barat Nasrul Abit, di Hotel Padang, di Daima hotel, Selasa (4/12/2018).
Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi siaga bencana ini, karena Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana, hampir semua bentuk bencana ada disini dan lebih diterkenal dengan "Super Market Bencana" terutama bencana gempa bumi, tsunami, banjir, longsor.
Simulasi bencana gempa dan tsunami pada anak-anak didik disekolah, agar menjadi Pedoman Penerapan Sekolah / Madrasah Aman Dari Bencana, Sekolah/madrasah aman dari bencana adalah sekolah/madrasah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana.
Misalnya apabila terjadi gempa dalam saat belajar, murid-murid melakukan lari keluar gedung sekolah atau apabila tidak sempat bisa berlindung di bawah meja.
Dengan membangun budaya siaga pada anak murid dalam menghadapi bencana, ini akan menimbulkan rasa aman bagi sekolah dan orang tua murid, ujar Wagub
Dalam kesempatan itu Wagub Nasrul Abit juga menyebutkan, datangnya musibah kadang bisa kita kaitkan dengan perilaku masyarakat yang melakukan maksiat. Akhir-akhir di daerah kita tingkat maksiat sudah ambang meresahkan, apalagi LGBT yang banyak di Sumatera Barat mengingat data yang didapat dari hasil tim Konselor Penelitian Perkembangan Penyakit HIV, diketahui bahwa angka prilaku sex menyimpang (LGBT) di Sumbar ada sekitar 19.000 orang.
"Angka ini cukup memprihatinkan dengan nilai-nilai budaya Sumbar yang berfilosofikan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah. LGBT bukan budaya kita. Jadi, mari kita perangi dan brantas LGBT," ujar Nasrul Abit.
Sejauh ini memang belum ada payung hukum atau Perda soal penolakan LGBT di Ranah Minang ini, tapi kita bisa terlebih dahulu membuat Peraturan Nagari seperti yang ada di Pasaman. Untuk yang pertama saya mendengar ada Perda LGBT di Kota Pariaman, ini bagus agar di daerah lain bisa mencontoh Perda tersebut sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
"Kita perlu mengapresiasi Pemko Payakumbuh dan masyarakat yang telah mendeklarasikan diri tolak Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di wilayahnya. Dan baru-baru ini Kota Padang juga mengikutinya, saya berharap apa yang dilakukan Pemko Payakumbuh dan Kota Padang beberapa waktu lalu itu, juga dapat diikuti oleh kabupaten dan kota lainnya yang ada di Provinsi Sumbar", ajak Nasrul Abit
Acara Sosialisasi ini dihadiri oleh kepala dinas Pendidikan Prov. Sumbar, Kepala Kantor Kementrian Wilayah Agama Wilayah Sumbar, dan Kepala Sekolah SMA/ Madrasah Aliyah dari 10 Kab/kota yaitu dari Kab. Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Solok, Solok Selatan, Kota Padang, Solok dan Pariaman dengan jumlah peserta 120 orang. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 3 - 5 Desember 2018 di Hotel Daima Padang.(Thamrin).