“Kita meminta kepada Pemko Padang untuk segera mengisi jabatan yang masih kosong dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Supaya kinerja pemerintahan tidak terganggu, ”sebut Yulisman, (28/2).
Dikatakannya, jangan ada lagi pengunduran pelantikan jabatan jika Mendagri telah mengeluarkan izin. Karena keberadaan seorang pejabat sangat erat kaitannya dengan kinerja SKPD. Jika hanya dengan pejabat PLT saja, kewenanganya sangat terbatas.
Hal senada juga diungkapkan Maidestal Hari Mahesa dari Fraksi PPP. Menurutnya, Walikota agar segera mengambil ASN yang ada di dalam untuk posisi pejabat eselon II. Ia juga meminta agar jangan ada lagi ASN dari luar yang ditempatkan di Pemko.
Selain itu menurut Esa, Walikota juga diminta segera menyurati Mendagri jika belum dapat izin melakukan pengisian jabatan untuk mengatasi krisis jabatan.
Diketahui, saat ini, Pemko Padang mengalami krisis pejabat. Selain banyak kursi pejabat yang kosong, ada juga kepala dinas yangrangkap dua jabatan.
Seperti, staf ahli Dian Fakhri yang kini masih menjabat sebagai Plt Disdukcapil. Yenni Yuliza yang merupakan kepala DPRKPP menjabat pula sebagai Plt Dinas PUPR Kota Padang. Selain itu, beberapa posisi yang kosong.
Kepala BKPSDM Padang, Habibul Fuadi mengatakan, saat ini pansel sedang disiapkan untuk menyeleksi pejabat yang kosong. Diantaranya untuk mengisi jabatan sebagai kepala Disbudpar, kepala DLH, kepala Diskop dan UMKM, kepala Dispora, dan kepala DKP.
Diketahui sebelumnya, sejumlah pejabat Pemko banyak yang pensiun. Seperti Kepala Bappeda, Hervan Bahar dan Sekretaris Daerah, Asnel. Sementara itu, Kepala Disdukcapil Wedistar cuti karena sakit.(***)