JA.com, Padang--Wakil ketua DPRD Kota Padang, H Wahyu Iramana Putra mengatakan tunjangan lurah di Kota Padang perlu dinaikan. Dikatakan, untuk bisa bekerja maksimal, lurah minimal perlu diberi tunjangan sebesar Rp.7,5 juta.(30/3).
Angka ini baru dibilai layak dan sesuai dengan profesionalitas lurah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
"Kami di DPRD sudah melakukan studi banding. Paling rendah tunjangan lurah ini Rp.7,5 juta setiap bulan," sebut wakil ketua DPRD dari Golkar, H Wahyu Iramana Putra kepada pers baru baru ini.
Menurut Wahyu, saat ini lurah memiliki tugas yang berat. Bahkan tahun ini anggaran untuk kelurahan mencapai Rp.370 juta. Jika tidak diberikan tunjangan yang mencukupi, ini sangat rawan para lurah terseret kasus korupsi.
Dengan menerima tunjangan yang mencukupi, maka Lurah diharapkan bekerja secara profesional, mengelola anggaran. "Lurah sekarang kuasa pengguna anggaran. Kerjanya berat. Agar kita bisa menuntutnya bekerja maksimal, lurah harus diberi tunjangan," sebutnya.
Tak lurah, idealnya, kata Wahyu, camat yang juga memiliki wilayah kerja yang lebih luas juga mendapat tunjangan minimal Rp.15 juta per bulan.
Dengan tunjangan ini nantinya, Pemko Padang menurutnya perlu membuat pakta integritas dengan lurah yang bersangkutan untuk menjalankan target target pencapaian kinerja yang lebih baik.
"Kita akan coba usulkan dalam rapat pembahasan anggaran nanti," katanya.
Pemberlakukan ini menurutnya, tak serta merta diikuti oleh kepala SKPD. Kecuali angggaran memang memungkinkan untuk mengakomodirnya.
Salah seorang lurah, Andi Amir sangat menyambut baik adanya wacana dari anggota DPRD soal kenaikan tunjangan lurah. Saat ini setiap lurah menerima tunjangan Rp.2,5 juta se bulan. Jika digabungkan dengan insentf untuk transportasi (uang minyak) bisa mencapao Rp.3juta. "Kalau memang ada wacana anggota dewan untuk menaikan tunjangan lurah, alhamdulillah sekali. Kita sangat bersyukur sekali," ujar Lurah Rawang ini.