"Ada dua dampak publikasi yang diharapkan dari informasi pengawasan pemilu. Pertama, transparansi pengawasan dan ke dua, efek jera bagi pelanggar aturan pemilu," papar Adrian dalam kegiatan rapat koordinasi fasilitasi, publikasi dan dokumentasi pengawasan pemilu 2019 yang di gelar Bawaslu Solok Selatan, Jumat (5/4) di wisma Umi Kalsum, Batang Lawe Solok Selatan.
Disampaikan Adrian, publikasi pengawasan melalui media massa akan bisa mengarahkan jalannya demokrasi ini ke rel semestinya. "Media massa akan membuat data dan fakta sebenarnya. Memiliki kode etik jurnalis dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya.
Wakil Ketua KIP Sumbar, Nofal Wiska, yang hadir di sesi kedua kegiatan, membahas tentang alur mendapatkan informasi dari badan-badan publik. Sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Masyarakat secara bebas akan bisa memperoleh informasi dari badan publik dengan aturan dan mekanisme berlaku.
Dilanjutkannya ,"Masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan, dapat melakukan permohonan secara tertlis ke badan, instansi dimaksud. Data akan diperoleh setelah melalui mekanisme dan aturan berlaku," . Alur permohonan dimaksud, dimulai dengan surat tertulis ke instansi atau lembaga, balasan dari lembaga. "Apabila pemohon tidak puas atau tidak mendapatkan informasi dimaksud, bisa dilaporkan ke komisi informasi," katanya. Hal itu yang menjadi sengketa informasi. Pihak KI (komisi informasi) akan melakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai aturan.
Dalam kesmpatan tersebut, Bawaslu Solok Selatan sekaligus melounching website Bawaslu Solok Selatan, http//solokselatan.bawaslu.go.id. Ketua Bawaslu Solsel, M. Ansyar mengatakan, bahwa website tersebut dibuat untuk memberikan informasi secara luas bagi masyarakat. "Kami berharap, dengan adanya website ini, akan memberikan informasi terkait kegiatan dan pengawasan pemilu yang kami lakukan," katanya. (s u d i r)*.