 |
| Teks foto : Wabup Zuldafri Darma melaunching sebanyak 111 buah inovasi daerah dalam mewujudkan Tanah Datar sebagai lumbung inovasi. |
JA.com, Tanahdatar (Sumatera Barat)--Agar Kabupaten Tanah Datar terwujud sebagai lumbung inovasi, Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat inovasi program yang berkualitas bukan kuantitas.
"Saat ini inovasi sudah menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak harus dilakukan. Apalagi pada era yang serba canggih saat ini, maka semua harus bisa menerima perubahan dan membuat perubahan," kata Wabup Zuldafri saat meresmikan 111 inovasi daerah di Pagaruyung, Senin (29/4).
Wabup menyebut inovasi juga dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai bentuk perubahan untuk mencapai tujuan yang lebih efisien dan efektif.
Sementara itu, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Tri Widodo Wahyu Utomo memberi apresiasi atas dilaunching 111 inovasi daerah yang ada di Kabupaten Tanah Datar.
“Jadikan ini awal yang baik bukan sebuah akhir, perlu diingat komitmen, kerja keras, dan kerjasama karena ke depan tantangan semakin berat untuk mengimplementasikannya, serta jangan lupa inovasi itu tidak parsial, memiliki irisan kepentingan dengan perangkat daerah lain sehingga lebih mudah dilaksanakan,” katanya.
Dikatakan, kehadirannya sebagai perwakilan Lembaga Administrasi Negara, ingin memberi motivasi, pencerahan sekaligus pendampingan.
Kesempatan sama, Kepala Baperlitbang Tanah Datar Alfian Jamrah menyebutkan, komitmen berinovasi diawali dengan pembentukan tim pelaksana laboratorium inovasi melalui SK Bupati Tanah Datar dengan Ketua Tim Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah dan Sekretaris Masni Yuletri selaku Kabid Litbang dan Perencanaan pada 12 September 2018.
Kegiatan launching diawali dengan penyematan pin inovasi oleh Deputi LAN kepada Wakil Bupati Tanah Datar, Pj. Sekda Helfy Rahmy Harun dan perwakilan perangkat daerah serta dilakukan penandatanganan komitmen bersama berinovasi oleh seluruh kepala perangkat daerah. (MG)