Berdasarkan data yang digunakan Pemprov Sumbar, angka persentase penduduk miskin di Kepulauan Mentawai mencapai 14,96 persen. Sementara Solok Selatan dan Pasaman Barat masing-masing memiliki 7,33 persen dan 7,05 persen penduduk miskin.
Tingkat keparahan ketertinggalan sebuah daerah juga bisa dilihat dari jarak rata-rata akses masyarakat kepada fasilitas pendidikan dasar. Di Mentawai, anak-anaknya harus menempuh 24,95 kilo meter (km) dari rumah menuju sekolah-sekolah. Mentawai memang masih cukup payah dalam hal akses transportasi.
Di sana, masyarakat masih mengandalkan jalur sungai sebagai salah satu akses termudah menuju desa-desa tetangga dan ibu kota kecamatan. Sementara itu, Solok Selatan lebih beruntung. Meski masih tergolong daerah tertinggal, rata-rata anak sekolah hanya menempuh 2,25 km untuk menuju fasilitas pendidikan terdekat.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat merilis, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di nagari-nagari, setingkat desa. Jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 5,11 persen dari total penduduk. Sementara di perdesaan, angkanya lebih tinggi yakni 7,94 persen. Dari data statistik tersebut ketahuan bahwa perdesaan masih menyumbang porsi kemiskinan yang cukup tinggi, termasuk yang ada di Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai yang wilayahnya memang terdiri dari desa-desa.
Pemerintah Provinsi Sumatra Barat lantas tak tinggal diam untuk mengurai serabut persoalan kemiskinan di Sumatra Barat. Sumbar masih harus berlomba-lomba dengan provinsi lain yang sama-sama berlari untuk mengentaskan kabupaten-kabupatennya agar keluar dari zona tertinggal. Masalah yang ada kemudian dicoba dilerai satu persatu, dicari apa prioritas yang harus dilakukan.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengumpulkan bupati dari ketiga kabupaten tertinggal di Sumatra Barat untuk mendiskusikan hal ini. Menurutnya, akselerasi pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal harus segera dilakukan lantaran pemerintah pusat menargetkan sebanyak 80 daerah di Indonesia bakal bebas dari embel-embel 'tertinggal' pada 2019 ini.
Sejumlah langkah pun disusun. Nasrul Abit menyebutkan, sektor pariwisata harus digenjot untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan ini, menurutnya, sedikit banyak bisa menambal beberapa pos anggaran untuk pembangunan di pelosok.
Kedua, menurut Nasrul, Pemprov Sumbar akan melibatkan swasta untuk masuk dalam pembangunan di ketiga daerah tertinggal. Caranya tentu melalui program pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau BUMN di Sumbar, seperti PT Semen Padang, Bank Nagari, atau perusahaan pelat merah lainnya akan diminta fokus menyalurkan CSR-nya ke ketiga kabupaten yang masih berstatus tertinggal.
Langkah ketiga adalah peningkatan arus investasi yang masuk ke daerah. Nasrul menjamin, melalui sejumlah kemudahan berusahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi yang sudah dibuat, makin banyak modal yang mengalur masuk dan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mentawai misalnya, memiliki potensi kuat dalam bidang pariwisata. Sementara Solok Selatan bisa menambah PAD dari sektor energi baru terbarukan, dalam hal ini panas bumi. Sementara Pasaman Barat, bisa terbantu dengan beroperasinya Pelabuhan Teluk Tapang.
"Tapi dari sekian itu, yang menjadi prioritas adalah infrastruktur jalan dan jembatan, karena infrastruktur jalan menjadi kunci terbukanya ketiga peluang yang disebutkan sebelumnya. Bila jalan sudah ada, maka pariwisata bisa meningkat, PAD tumbuh, investor akan lebih tertarik untuk masuk, dan CSR perusahaan juga akan lebih mudah disalurkan. Intinya, menurut Nasrul, infrastruktur jalan menjadi kunci. Sementara indikator ketertinggalan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ia yakini akan ikut membaik bila akses jalan terpenuhi." ujar Nasrul Abit.
Menjawab tantangan ini, Pemprov Sumatra Barat berkomitmen untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan infrastruktur jalan dimasukkan dalam Rancangan APBD 2019. Nasrul Abit juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk merampungkan sejumlah proyek jalan di ketiga kabupaten tertinggal.
Catatan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, masih ada 37 km panjang ruas jalan dari Padang Aro menuju Pulau Punjung yang masih rusak. Tak hanya itu, di ruas jalan provinsi itu, masih ada 4 jembatan kayu. Kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik ini yang diyakini menghambat arus distribusi dari Solok Selatan menuju Dharmasraya yang dilalui lintas Sumatra.*micke