JA.com, Agam (Sumatera Barat)--DPRD Kabupaten Agam menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Bupati Agam atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018, di Aula Utama DPRD setempat, Senin (17/6/2019).
Disebutkan, hal itu disebabkan tidak terealisasinya 100% sumber-sumber pendapatan yang bernilai besar, baik PAD maupun dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan provinsi berupa bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil pajak provinsi dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
“Dari PAD, antara lain klaim kepada BPJS Kesehatan tidak dibayarkan 100% oleh BPJS, begitu juga dengan penerimaan dari retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selain itu, penerimaan dana transfer, beberapa bagi hasil pajak pusat, bagi hasil SDA, DAK, bagi hasil pajak provinsi, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi juga tidak kita terima 100%,” jelas Martias Wanto.
Selain itu, Sekda Agam itu juga menjawab pertanyaan tentang PAD tahun 2018 yang hanya terealiasasi sebesar 92,96%. Ia menjelaskan penyebab terkendalanya pencapaian realisasi PAD antara lain karena terdapat tagihan-tagihan bernilai besar yang tidak mampu dilunasi oleh wajib retribusi sebelum tanggal 31 Desember 2018.
“Hal itu antara lain, klaim kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp. 13,479 milyar rupiah lebih dan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 226 juta rupiah lebih. Namun keduanya sudah kita terima pada tahun 2019 ini. Disamping itu beberapa jenis sumber PAD juga tidak terealisasi 100 persen,” ujarnya. (Pandu)