JA.com, Payakumbuh (Sumatera Barat)--
Kesbangpol Kota Payakumbuh melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik TA 2018 yang bersumber dari APBN/APBD di aula Kesbangpol Kota Payakumbuh, Selasa(18/6).
Kesbangpol Kota Payakumbuh melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik TA 2018 yang bersumber dari APBN/APBD di aula Kesbangpol Kota Payakumbuh, Selasa(18/6).
Asisten III Setdako Payakumbuh Amriul Dt Karayiang, saat menyerahkan LHP BPK-RI atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik TA 2018 mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI maka untuk kedepannya diharapkan agar semua partai politik yang menerima bantuan keuangan agar lebih berhati-hati lagi dalam membuat perencanaan kegiatan begitu pula pertanggungjawabannya agar semua mengacu pada permendagri no 36 tahun 2018 serta peraturan walikota Payakumbuh no 38 tahun 2018.
"Kita lima tahun mendapatkan WTP secara berturut-turut. Dari penghargaan tersebut ada peningkatan peraturan dan pemeriksaan kemudian didukung dengan IT, pemeriksaan tersebut memang sangat ketat, sehingga apapun yang kita buat atau dalam perencanaan, jika tidak Masuk IT maka tidak akan diakui. Dengan kata lain,semua yang sudah diinputkan melalui IT, maka itulah yang akan diperiksa," katanya, Selasa (18/6) di Payakumbuh.
Dikatakannya, Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun anggran 2018 telah menganggarkan dan merealisasikan bantuan keuangan kepada parpol sebesar Rp. 559.221.209,- dimana 10 parpol penerima bantuan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu.
Lalu, hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan parpol diantaranya, terdapat 4 partai politik dengan simpulan sesuai kriteria yaitu DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS), DPC partai Bulan Bintang (PBB), DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP), DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR).
Setelah itu, terdapat 3 partai politik dengan simpulan sesuai kriteria dengan pengecualian pada pengeluaran bantuan keuangan parpol tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap atau salah peruntukan yaitu DPC GERINDRA,PDI-P,dan HANURA.
Kemudian, terdapat 3 parpol dengan simpulan tidak sesuai kriteriayg diantaranya disebabkan oleh penggunaan dana yang tidak diprioritaskan yang tidak dipertanggung jawabkan dengan bukti yang lengkap atau salah peruntukan yaitu DPC partai Demokrat, DPD Nasdem, DPD PAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI maka untuk kedepannya diharapkan agar semua partai politik yang menerima bantuan keuangan agar lebih berhati-hati lagi dalam membuat perencanaan kegiatan begitu pula pertanggung jawabannya agar semua mengacu pada permendagri no 36 tahun 2018 serta peraturan walikota Payakumbuh no 38 tahun 2018.
Penyerahan hasil audit BPK-RI juga dihadiri oleh KaKan Kesbangpol Kota Payakumbuh Budhy D.Permana,S.sos,MM Par, Kasi politik Kesbangpol Niken Agviyena,S.sos. , Ketua KPU Payakumbuh Haidi Mursal,SP , Bagian Hukum Setdako Wengki ,SH,MH dan Bendahara BUD Yessi Handayani,S.sos serta tim verifikasi kelengkapan adm.parpol untuk bantuan keuangan kepada parpol yang mendapat kursi di DPRD Kota Payakumbuh pada masa bakti 2014-2019. (Farhan)