JA.com, Tanahdatar (Sumatera Barat)--Gubernur Sumbar Irwan Prayitno bersama Bupati Tanah Datar Irdinasyah Tarmizi letakan batu pertama pembangunan Pasar Koto Baru, Kecamatan X Koto kemarin.
Gubernur Irwan Prayitno mengatakan, macet terjadi bukan salahnya pedagang, atau salah pembeli maupun salah pasar itu sendiri melainkan jumlah mobil yang sudah terlalu banyak.
“Macet Koto Baru bukan hanya menjadi masalah Tanah Datar saja tetapi sudah menjadi masalah pemprov dan pusat, masalah kita semua, sehingga perlu didukung bersama masalah ini terselesaikan,” jelasnya.
Dengan telah dimulainya pembangunan ini, ia memberi apresiasi kepada Bupati Tanah Datar beserta seluruh jajaran, TNI dan Polri, tokoh masyarakat dan pemilik lahan yang telah bersedia lahannya dibebaskan untuk perluasan pasar.
"Kita berharao, macet teratasi dan pasar Koto baru semakin berkembang, semua pedagang tertampung, pedagang dan pembeli nyaman dalam bertransaksi sehingga transaksi meningkat. Yang jelas, Pemerintah Provinsi pun siap membantu secara bertahap pembangunan fisik pasar dan diperjuangkan bisa dibantu pemerintah pusat,” jelas Irwan Prayitno.
Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyebutkan revitalisasi Pasar Koto Baru bertujuan agar transaksi berjalan lancar tanpa merugikan pihak manapun. Pasalnya, Pemkab Tanah Datar juga punya target pasar itu, menjadi Pasar Regional sentra sayur di Sumatera Barat yang menyuplai kebutuhan sayur tidak hanya kabupaten/kota di Sumbar, tetapi ke luar provinsi bahkan mancanegara.
"Kami juga tidak lupa menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada walinagari, tokoh masyarakat, ninik mamak dan pemilik lahan atas dukungannya, yaitu pemilik lahan seluas 3.500 m2 yaitu Syahnidar dan Sumarni dari Kaum Dt. Garang Suku Koto Tibalai dan Ida Cs serta Yasni dari kaum Dt. Tungga Nan Itam Suku Pisang," katanya.
Sementara itu, Kadis Koperindag Tanah Datar Marwan dalam laporannya menyebutkan pembangunan Pasar Koto Baru X Koto Baru dibiayai oleh APBD Tanah Datar sebesar Rp. 4,7 Miliar untuk pembebasan lahan, pembuatan Detail Enginering Design (DED), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) serta Analisa Dampak Lingkungan dan Lalu Lintas.
Sementara tahap I dari APBD Provinsi sebesar Rp.13,6 Miliar untuk tahap pertama dari Rp. 28,9 Miliar yang dibutuhkan.
Kegiatan Tahap I berupa pembuatan jalan lingkar dan pembangunan 2 (dua unit) gudang, pematangan lahan dan pembebasan jalan negara Sementara tahap selanjutnya diusulkan untuk pembangunan los pedagang, kios, ruko, fasilitas umum, pagar keliling dan gedung pengelola.
“Kekurangan ini kita harapkan dapat dianggarkan dari pemprov atau dana pusat,” ungkap Marwan. (MG)