JA.com, Padang (Sumatera Barat)--Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) V dengan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), gabungan perkumpulan petani pemakai air atau induk perkumpulan.
Dibalik program pemerintah ini, diduga adanya oknum pegawai yang kongkalingkong untuk mendapatkan kegiatan tersebut.
Dari informasi dan investigasi yang didapati jurnalandalas.com. Sebagian masyarakat kelompok Petani atau P3A Surian kecewa, dengan adanya rencana pelaksanaan kegiatan P3TGAI di daerahnya, kelompok tani masyarakat atau P3A Madang Ampalu, Lmau Hantu, dan Harapan Bersama yang proposalnya telah divalidasi tidak mendapatkan kegiatan, bahkan sebaliknya yang mendapatkan kegiatan proyek tersebut proposalnya tidak validasi.
Sehingga masyarakat curiga adanya terindikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan adanya keterlibatan oknum 'Sf' sebagai pegawai BWSS V untuk meloloskan kegiatan P3TGAI dan diduga Erwin sebagai Pjs.Walinagari Surian ikut berperan untuk mendapatkan kegiatan proyek tersebut.
Salah seorang dari kelompok tani P3A Surian, 'E' mengatakan, bahwa proposal kelompok kami sudah lama diajukan dan divalidasi, namun dengan adanya oknum pegawai BWSS V 'Sf' alias 'Aciak', memerintahkan keluarganya untuk mengajukan proposal juga, yang mana proposal tersebut langsung direspon Pjs.walinagari, Erwin dalam waktu yang singkat proposal diterima." terang 'E'.
Bahkan dalam rapat di kantor Walinagari, kelompok tani yang mendapatkan kegiatan ini keluarga dari 'Sf', mengakui proposalnya tidak divalidasi, pernyataan ini diungkapkan depan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Pjs. Walinagari. Namun Erwin sebagai Pjs. Walinagari seolah membiarkan dan berpihak atas kekeliruan tersebut. Ada apa? Apakah karena yang mendapatkan kegiatan ini orang kaya yang memiliki Sawmill dan toko bangunan? makanya PPK meloloskan?" tutur 'E' kecewa.
Hal ini dibenarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Operasi dan Pemelihara SDA IV, Ramadhatul Hidayat adanya keterlibatan oknum pegawai BWSS V untuk meloloskan proposal familinya.
"Tidak semua proposal bisa terealisasi. Tiap tahun ada yg menyampaikan usulan. Dan yang akan dilaksanakan sekarang ini adalah proposal dari masyarakat Surian itu sendiri. Untuk pelaksanaan kegiatannya itu melibatkan petani atau masyarakat setempat. Sebelum masyarakat melaksanakan kegiatan, mereka harus melakukan musyawarah." relisnya melalui WA telephon seluler. Kamis, (26/9).
Kami tidak melihat itu keluarga siapa, kebetulan yang tahun ini mengusulkan punya famili di Balai atau BWSS V. Dengan usulan tersebut kegiatan ini sampai ke nagari Surian. Kegiatan ini bukan kegiatan milik seseorang atau keluarga. Ini adalah kegiatan utk masyarakat di nagari Surian tersebut. Partisipasi seluruh masyarakat khususnya yg punya sawah atau petani diminta untuk kegiatan ini. Petani yang belum terealisasi proposalnya pun diminta partisipasinya." tambahnya.Micke