JA.com, Tanah Datar (Sumatra Barat)--Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di nagari harus mengedepankan skala prioritas dan anggota DPRD akan membantu dengan dana bantuan khusus bersifat khusus (BKBK).
"Melalui dana BKBK ini anggota DPRD dapat membantu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus berdasarkan hasil Musrenbang nagari," kata Anton saat Musrenbang Nagari Sungai Tarab, Senin (20/1), kemarin.
Menurut Anton Yondra, dana BKBK sebenarnya bantuan berasal dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD bukan dana langsung yang diberikan kepada masyarakat. Adalah berupa program pembangunan, yang dirancang dan dikelola, atas hasil reses alias kunjungan lapangan.
Senada, Anggota DPRD Tanah Datar Benni Apero, dimana akan memperjuangkan peningkatan jumlah dana BKBK dari Rp500 juta pada 2019 menjadi Rp1 miliar bahkan lebih pada 2020.
Hadir dalam musrenbang Anggota DPRD Tanah Datar Yalpema Jurin, Dekminil, Khairul Abdi, Zulli Rustam, dan Azwar Arbain, Anggota Tim Musrenbang Pemkab Helmi, pimpinan OPD, Camat Sungai Tarab Afrizal dan para wali nagari, serta undangan lainnya. (MG)