JA.com, Tanah Datar (Sumatra Barat)--Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma dalam Musrenbang Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto mengatakan, Pemerintah Nagari harus mampu menginventarisir dan menyusun program pembangunan skala prioritas tingkat nagari sehingga ketika dibawa ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
“Kondisi APBD Tanah Datar yang memang sangat terbatas, tentu berdampak terhadap program pembangunan yang menjadi skala prioritas akan lebih ketat dalam seleksi, karena itu hendaknya pemerintah nagari menyusun program sesuai kebutuhan masyarakatnya,” katanya.
Dikatakan Wabup Zuldafri Darma, untuk memperoleh dana pembangunan melalui APBD, pemerintah nagari hendaknya memenuhi mekanisme dan persyaratan yang telah diatur.
“Tidak hanya Nagari Paninjauan saja yang berharap pembagian program pembangunan, nagari lain tentu juga berharap sama, maka di samping memperhatikan syarat mekanisme dan skala prioritas, bantuan dari anggota DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat juga sangat kita butuhkan, dan kebetulan ada dua orang yang hadir saat ini,” ujarnya.
Sebelumnya Wali Nagari Paninjauan IC Dt. Batuah Nan Kuniang menyampaikan, ada 18 hasil pra Musrenbang yang terbagi dalam 3 bidang.
“Ada 3 bidang prioritas pembangunan, yakni bidang Pemerintahan dan Budaya, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Ekonomi dimana masing-masing bidang ada 8 poin, misalnya pembangunan Puskesmas plus X Koto, kelanjutan Pembangunan Embung Talago dan Pengadaan penggemukan sapi,” ujarnya.
Pelaksanaan Musrenbang nagari ini, tambah IC Dt. Batuah Nan Kuning untuk merencanakan berbagai program pembangunan untuk mencapai masyarakat nagari Paninjauan yang madani.
“Kita usung tema Musrenbang hari ini Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah dan Kualitas SDM dalam tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Tanah Datar Dedi Irawan mengungkapkan, pemerintah nagari bersama seluruh elemen di nagari dalam melaksanakan dan menyusun Musrenbang benar-benar sesuai kebutuhan dan skala prioritas masyarakat.
“Memang APBD Tanah Datar sangat terbatas, karena daerah kita tidak punya SDA yang bisa menghasilkan PAD dalam menunjang pembangunan, kita masih mengandalkan berbagai program dan bantuan dari pemerintah pusat, karena itu diharapkan Pemerintah Nagari menyusun program melalui skala prioritas dan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
Hadir pada Musyawarah rencana pembangunan itu Anggota DPRD Dedi Irawan, Syafril, Tim Pembina Musrenbang Nagari, Camat X Koto Khairunas, Forkopimca X Koto, Wali Nagari dan KAN Paninjauan serta tokoh, ninik mamak dan undangan lainnya, Senin (20/1/2020) di gedung Serba Guna Nagari Paninjauan. (MG)