JA.com, Padang (Sumatera Barat)--Proyek drainase yang dilaksanakan kontraktor yang tidak jelas alias 'siluman' dan transparannya dalam menggunakan uang negara, di Siteba Padang diduga melanggar Undang-undang (UU) dan Peraturan Menteri (Perpres). Jumat (28/2/20).
Diduga kurangnya pengawasan dari dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Padang dalam pelaksanaan proyek, sehingga kontraktor bekerja tidak sesuai aturan maupun secara teknis yang telah ditetapkan.
Padahal regulasi yang secara eksplisit maupun implisit yang mengatur tentang kewajiban pemasangan papan nama proyek di lokasi proyek, hal ini tidak ditemukan.
Terkait dengan tujuan tersebut, salah satu peraturan yang diterapkan adalah wajibnya pemasangan papan nama pengumuman oleh para pelaksana proyek, sesuai dengan prinsip transparansi anggaran.
Padahal, transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.
Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.
Hal ini, dibuat berdasarkan harapan untuk mengurangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di segala sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dari hasil tinjau jurnalandalas.com ke lokasi, ditemukan pengerjaannya diduga tidak sesuai dengan spek dari kontraknya. Baik mengenai ukuran lebar pemasangan batu dinding atas dan lebar pemasangan beton bawah yang juga tidak menggunakan koporan.
Salah seorang pekerja proyek tersebut mengatakan, plang proyeknya belum ada, dan penggunaan materialnya memang tidak itu." ungkapnya segan.
Hal ini dikonfirmasi Kepala Bidang Sumber Daya Air PU Padang, Fadel mengatakan, mohon doa kelancaran kerjanya." melalui whatsappnya.
* Micke *