Pemkab Agam Sampaikan Kendala Pertanian ke DPD RI
JA.com, Agam (Sumatera Barat)--Kabupaten Agam kembali menerima kunjungan dari lembaga tinggi negara. Kali ini lembaga yang mengunjungi luhak Agam yaitu Komite II DPD RI yang salah satunya membidangi pertanian.
Kedatangan Komite II DPD RI yang diwakili Emma Yohanna ini disambut oleh Bupati Agam, Dr. H. Indra Catri, di ruangan kerjanya, Kamis (5/3). Kegiatan ini turut dihadiri Sekdakab Agam, Martias Wanto, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Agam, Yosefriawan, Kadis Pertanian Agam, Arief Restu dan lainnya.
Indra Catri mengaku bangga, kembali mendapatkan kunjungan dari lembaga tinggi negara, yang beberapa hari lalu juga dikunjungi oleh Komisi IX DPR RI dengan maksud menjemput aspirasi masyarakat.
“Semoga apa yang menjadi kendala bagi kita di Agam, dapat diperjuangkan lembaga tinggi negara kepada pemerintah pusat. Supaya pembangunan pertanian di daerah ini semakin menggeliat,” sebutnya.
Di hadapan Emma Yohanna, Kepala Dinas Pertanian Agam Arief Restu menyampaikan bahwa Agam saat ini kekurangan tenaga penyuluh. Menurutnya, sebesar apapun program yang dijalankan tanpa penyuluh semua akan sia-sia.
“Titik tumpu pembangunan pertanian ada di penyuluh, tepatnya Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Target Kementan BPP akan dijadikan sebagai pusat data, informasi, pembelajaran, temu kemitraan dan lainnya,” ujar Arief.
Sementara penyuluh di Agam sejak 15 tahun terakhir semakin berkurang, akibat banyaknya yang pensiun, tanpa ada pengangkatan sebagai pengganti.
“Dari kebutuhan penyuluh dari 188 wilayah kerja di Agam, kita masih kekurangan tenaga minimal 60 orang lagi,” jelasnya.
Sedangkan THL yang sudah mengabdi tidak bisa diangkat menjadi PNS. Padahal sebelumnya pemerintah pusat menjanjikan bakal diangkat menjadi PPPK, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian.
Di sisi lain, Arief Restu juga mengharapkan agar DPD dapat memperjuangkan ke pemerintah pusat penambahan kuota pupuk bersubsidi. Karena kuota pupuk bersubsidi Agam tahun ini hanya sekitar 65 persen dari kebutuhan.
Keluhan ini direspon langsung oleh Emma Yohana. Ia akan berupaya memperjuangkan apa yang menjadi kendala di Agam, supaya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
* Pandu *