JA.com, Agam, (Sumatera Barat)--Bupati Agam, Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah menginstruksikan segera menuntaskan pendistribusian bantuan terhadap masyarakat yang terdampak pandemik Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19).
Menyikapi instruksi tersebut, Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan dan Satgas Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19 Kabupaten Agam bergerak cepat mendistribusian bantuan tahap II yang diperuntukan bagi mubaligh, guru mengaji di TPA/MDA, garin mesjid, guru honor, operator di SLTA/SLTP/SD, dan Panti Asuhan.
“Setelah menyelesaikan pendistribusian bantuan bahan pokok tahap I, Pemerintah Kabupaten Agam melalui Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan dan Satgas Penanganan Dampak Ekonomi COVID-19 Kabupaten Agam segera menuntaskan pendistribusian bantuan tahap II,” ujar Ketua Harian GTP2 Covid-19 Kabupaten Agam, Martias Wanto Dt. Maruhun di posko percepatan penanganan COVID-19, Padang Baru Lubuk Basung, Selasa (15/4/2020).
Sebagaimana sudah diketahui, untuk bantuan tahap I, sudah didistribusikan sebanyak 480 ton beras, 11.7 ton sayuran dan 30 ton garam kepada 26.003 kepala keluarga yang terdaftar dalam DTKS.
Dijelaskan, bantuan tahap II ini diperuntukkan bagi mubaligh, guru mengaji di TPA/MDA, garin mesjid, guru honor, operator di SLTA/SLTP/SD, dan Panti Asuhan.
“Mengenai pendistribusian bantuan ini, masih sama dengan yang terdahulu, dan ditargetkan selesai menjelang tanggal 16 April ini,” sebut Ketua GTP2 Agam ini.
Dengan didistribusikannya bantuan ini, berarti sebanyak 8.500 KK, lagi dari warga Agam dipastikan sudah aman persediaan berasnya memasuki bulan ramadhan tahun ini.
Terpisah, Bupati Agam, Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah mengingatkan, pentingnya percepatan pendistribusian bantuan ini untuk menjaga suasana nyaman dan tenang memasuki bulan suci Ramadhan.
“Dengan bantuan yang diberikan ini, setidaknya untuk satu bulan kedepan, para mubaligh, garin mesjid, dan yang lainnya tidak lagi memikirkan ketersediaan beras di rumahnya,” ulas Indra Catri.
Sejalan dengan pendistribusian Tahap II ini, Dt. Maruhun tetap akan melakukan pemantauan terhadap percepatan verifikasi data yang dilaksanakan oleh Walinagari untuk masyarakat yang mendaftar di luar DTKS.
“Percepatan verifikasi data non DTKS di nagari perlu dilakukan, supaya kita dapat mendistribusikan bantuan tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk itu diharapkan kerjasama dari Pemerintah Nagari dan seluruh masyarakat, basamo awak lawan corona.” tutup Dt. Maruhun.
* Pandu *