JA.com, Tanah Datar (Sumatra Barat)--DPRD Tanah Datar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk melakukan Refocusing Anggaran tahun 2020.
Kesepakatan ini diambil dalam rapat finalisasi anggaran yang dilaksanakan pada hari Selasa, (21/04) di Gedung DPRD Tanah Datar.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, juga dihadiri langsung Ketua DPRD RonY Mulyadi Dt. Bungsu dan Wakil Ketua Saidani, serta seluruh anggota banggar DPRD, sementara tim TAPD dipimpin langsung Sekda Tanah Datar Irwandi beserta sejumlah asisten dan anggota TAPD lainnya.
Ketua TAPD Tanah Datar Irwandi, dalam paparannya dalam rapat tersebut manyampaian bahwa Tanah Datar harus melakukan Refocusing Anggaran tahun 2020 ini mengingat cukup besarnya beban APBD tahun 2020 ini.
"Beban APBD Tanah Datar tahun ini selain defisit yang besar juga terjadinya pengurangan dana transfer dari pusat serta kebutuhan penanganan covid 19 di Tanah Datar," sebutnya.
Lebih lanjut Ia menyampaikan bahwa pergeseran yang dilakukan yaitu lebih kurang sebesar Rp. 271 Miliar yang terdiri dari Rp. 122 Miliar lebih defisit, Rp. 57 Miliar Penanganan Covid-19 serta Rp. 91 Miliar pengurangan dana transfer dan PAD.
Sesuai menerima saran dan masukan dari sejumlah anggota banggar, terhadap penanganan Covid-19 di Tanah Datar, maka DPRD Tanah Datar melakukan rapat internal guna membahas bentuk pelaksanaan dari pergeseran anggaran tersebut.
Seusai rapat internal DPRD, Anton Yondra dalam paparannya menyampaikan bahwa DPRD Tanah Datar secara bulat mendukung sepenuhnya upaya pemerintah daerah dalam penanganan covid-19 ini di Kabupaten Tanah Datar.
Dan salah satu bentuk dukungan yang diberikan yaitu dengan digesernya pelaksanaan pokir DPRD serta perjalanan dinas untuk dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 ini.
"Kami sepakat, seluruh Pokir dan BKBK yang ada dimanfaatkan untuk penanganan covid-19 serta pengurangan 4 milyar perjalanan Dinas dan Kegiatan DPRD," tegas Anton Yondra.
Selain menggeser anggaran Pokir, DPRD dan TAPD juga sepakat untuk menunda pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik serta sejumlah kegiatan lainnya kecuali yang berkaitan langsung dengan penanganan covid 19 di sejumlah OPD.
Ketua DPRD Tanah Datar Roni Mulyadi Dt Bungsu seusai rapat menyampaikan bahwa penghapusan Pokir dan pengurangan pokir ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian DPRD terhadap penanganan covid-19 di Tanah Datar.
Sekda Irwandi juga menyampaikan hal yang sama saat ditemui di posko perbatasan Kubu Kerambil Batipuh, Rabu (22/04).
“Alhamdulillah, kemaren (Selasa-red) pemerintah daerah dan DPRD sudah ada kesepakatan refocusiing anggaran untuk penanganan Covid-19 di Tanah Datar,” ucap Irwandi. (MG)