Masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota bakal mendapatkan tambahan bantuan sosial. Selain berupa bantuan Sembako yang sudah dibagikan secara simbolis di Makodim 0306/50 Kota beberapa waktu lalu, dalam waktu dekat juga akan ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Khusus bantuan sembako, sudah disalurkan bagi 20.556 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran bantuan Rp.200 ribu/KPM perbulan yang diserahkan secara simbolis di Makodim 0306/50 Kota beberapa waktu lalu.
Demikian Ketua Gugus Covid-19 Kabupaten Limapuluh Kota H. Irfendi Arbi dalam rapat dengan pihak BRI, BNI dan PT. Pos seeya kepala OPD terkait di pendopo rumah dinas Bupati Limapuluh Kota, Senin ( 4/5).
"Selain bantuan sembako, masyarakat kita juga akan mendapatkan bantuan perlindungan sosial lainnya dalam bentuk BLT dari Pemerintah Pusat untuk 20.260 kepala keluarga (KK) dengan anggaran sebesar Rp.600 ribu/kk perbulan selama tiga bulan, serta BLT dari Pemprov Sumbar untuk 11.573 KK yang juga sebesar Rp 600 ribu/kk selama tiga bulan," ungkap Irfendi.
Bupati Limapuluh Kota itu mengatakan, bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi untuk 31.833 kk yang terdampak Covid-19 tersebut harus melewati pendataan yang valid agar bansos tersebut diterima orang yang benar-benar berhak. Ia mengaku tidak mau ada orang yang taraf ekonominya lebih mapan memperoleh bantuan, sementara yang benar-benar miskin tidak mendapatkan.
"Kita tidak ingin data pendistribusian bantuan sosial ini bermasalah. Jangan sampai orang yang sudah meninggal masuk dalam pendataan, atau orang yang benar-benar miskin tidak masuk, sementara yang hidup lebih kaya masuk pendataan," tegas Irfendi.
Lebih lanjut dikatakan, bila nantinya masih ada warga miskin yang tidak mendapatkan bansos dimaksud, ia meminta segera melaporkannya kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk berikutnya ditindaklanjuti.
"Menyimak besarnya jumlah dan tetsebarnya orang yang didata, bukan menutup kemungkinan ada yang bermasalah. Ini harus kita antisipasi agar tidak menimbulkan masalah. Makanya, kalau nantinya ada yang tidak mendapatkan, segera lapor kepada jajaran perintah daerah," tutur Irfendi.
Masih untuk.mengantisipasi masalah dalqm.penyaluran, Irfendi juga berharap agar pihak penyalur seperti BRI, BNI dan PT. Pos untuk senada menganjurkan warga yang tidak masuk pendataan supaya melapor.
"Kita sengaja membicarakan bantuan sosial ini dengan BRI, BNI dan PT. Pos selaku pihak yang menyalurkan bantuan sosial tersebut agar penyaluran terlaksana dengan baik dan lancar," imbuh Irfendi.
Senada Kepala Cabang BRI Payakumbuh Niki menyebut perlunya penyampaian informasi terkait bansos itu ke tengah masyarakat. Sebab, selama ini tidak jarang adanya berita bohong tentang realisasi pencairan dana bantuan dimaksud.
"Masyarakat perlu mendapatkan informasi lengkap tentang bansos tersebut. Sebab, tak jarang adanya informasi yang tidak benar yang mereka peroleh di media sosial dan menimbulkan keresahan seperti isu BRI sudah mulai menyalurkan BLT, sedangkan faktanya belum ada pencairan," ujar Niki.
Sementara pihak PT. Pos Payakumbuh yang diwakili Laksmini Murni menyebut, dalam penyaluran bansos tersebut PT. Pos direncanakan ikut menyalurkan BLT dari pemerintah pusat dan dari Pemprov Sumbar.
"Untuk bantuan BLT, kita masih menunggu proses revisi datanya," ujar Laksmini.
Ikut hadir dalam pertemuan itu pihak dari BNI diwakili Dona serta kepala OPD terkait. (gun)