JA.com, Limapuluh Kota (Sumatera Barat).
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meninjau pengerjaan proyek pembangunan Monumen Nasional (Monas) Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota. Ia berharap gedung bernilai sejarah itu kembali mendapatkan kucuran dana kelanjutan pembangunannya tahun 2021.
"Kita berharap Monumen PDRI ini kembali mendapatkan anggaran pada tahun 2021 mendatang. Kita sangat bersyukur mendapatkannya karena monumen ini sangat penting untuk mengingatkan kita tentang sejarah mempertahankan kemerdekaan pada agresi belanda tahun 1948 dan penyelamatan keutuhan NKRI sejak tahun 1948 hingga sekarang, " ungkap Gubernur Irwan Prayitno ketika meninjau gedung musium didampingi Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi dan unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat serta Forkopimda Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (6/10/2020).
Menurut gubernur, pembangunan monumen PDRI ini merupakan pekerjaan besar yang didukung pemerintah pusat. Untuk menentukan lokasi pembangunannya saja, sempat memakan waktu hingga tiga tahun lebih dengan rapat berkali-kali melibatkan lima kementerian yang antara lain Menkopolhukam, Kemenhan, Kemendikbud, Kemensos dan Kementerian PUPR.
"Pembangunan monumen ini adalah pekerjaan besar yang didukung pemerintah pusat. Lokasi pembangunan diputuskan di Koto Tinggi setelah melewati waktu panjang dengan berkali-kali rapat. Ini patut kita syukuri, sebab basis PDRI tidak hanya di Koto Tinggi, namun juga di Bukittinggi, Solok Selatan dan daerah lainnya, namun pembangunan monumennya diputuskan di Koto Tinggi," tutur gubernur.
Dalam kesempatan itu gubernur juga menyampaikan terimakasihnya kepada masyarakat Koto Tinggi yang telah memberikan tanahnya buat pembangunan monumen tersebut.
"Kita sangat berterimakasih kepada masyarakat Koto Tinggi yang telah sukarela memberikan seluas 20 hektar tanahnya buat pembangunan monumen bersejarah ini. Gedung ini nantinya akan dipakai perguruan tinggi seperti UNP jurusan Sejarah dan juga akan menjadi tempat pelatihan bela negara, serta pemanfaatan lainnya, " papar gubernur.
Sebelumnya pihak pelaksana pembangunan dari Kemendikbud Afan dalam laporannya menyebut, bangunan ini terdiri dari dua gedung yang masing-masingnya musium dan auditorium. Pada tahun 2019 mendapatkan biaya kelanjutan pembangunan sebesar Rp32 milyar.
Menurut Afan, masih banyak infrastruktur yang harus dikembangkan di lokasi monumen ini. Salahsatunya jaringan komunikasi seperti signal telepon dan lainnya.