JA.com, Rabat (Maroko)– Sejumlah 40 negara telah menghadiri konferensi para menteri dalam rangka memberikan dukungan atas program otonomi khusus bagi wilayah Sahara Barat di bawah kedaulatan Pemerintahan Kerajaan Maroko. Konferensi yang dilaksanakan secara virtual itu dilaksanakan pada Jumat, 15 Januari 2021 lalu, dipimpin oleh Maroko.
Dari 40 negara yang hadir tersebut, tidak kurang dari 27 negara diwakili langsung oleh pejabat level menteri dari negara masing-masing. Pertemuan penting ini terselenggara atas prakarsa Pemerintah Kerajaan Maroko dan Amerika Serikat.
Atas undangan Kerajaan Maroko dan Amerika Serikat, Konferensi Tingkat Menteri untuk mendukung usulan Otonomi Khusus bagi Sahara Barat di bawah kedaulatan Maroko diadakan secara virtual pada tanggal 15 Januari 2021.
Sebagian besar peserta menyatakan dukungan yang kuat untuk Prakarsa Otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar untuk penyelesaian yang adil dan langgeng atas perselisihan regional ini.
Dan peserta mengapresiasi Pernyataan Resmi Amerika Serikat tanggal 10 Desember 2020, berjudul "Pengakuan Kedaulatan Kerajaan Maroko atas Sahara Barat," yang menegaskan kembali dukungan untuk proposal otonomi Maroko yang serius, kredibel, dan realistis sebagai satu-satunya dasar untuk solusi yang adil dan langgeng atas sengketa wilayah Sahara Barat. Pernyataan Resmi Amerika itu juga mendesak para pihak untuk melakukan diskusi dalam koordinasi dengan PBB tanpa penundaan waktu.
Dalam konferensi tersebut, peserta juga menggaris bawahi bahwa Proklamasi Kepresidenan atau Pernyataan Resmi AS memberikan panduan bagi upaya melanjutkan proses politik secara eksklusif PBB, yang bertujuan untuk mencapai solusi politik yang langgeng, dengan Inisiatif Otonomi Maroko sebagai satu-satunya dasar realistis untuk solusi semacam itu.
Proklamasi ini akan memperkuat konsensus internasional untuk mendukung proses politik eksklusif PBB.
Dan keputusan dalam konferensi, dua puluh negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah membuka Konsulat Jenderal di Maroko, yakni di Kota Laayoune dan Kota Dakhla. Langkah tersebut akan mendorong terbukanya peluang ekonomi dan bisnis untuk wilayah tersebut, memperkuat pengembangan wilayah Sahara sebagai pusat ekonomi untuk seluruh benua.
Hal itu juga akan memudahkan upaya-upaya mencapai solusi politik yang baik dan efektif atas perselisihan yang berlarut-larut ini.
Dan para peserta pun menyambut baik upaya pembangunan yang diluncurkan di wilayah tersebut termasuk dalam kerangka prakarsa "Model Pembangunan Baru untuk Provinsi Selatan" Maroko.
Peserta berkomitmen untuk melanjutkan dukungan mereka bagi sebuah solusi, dengan berpedoman pada rencana otonomi Maroko sebagai satu-satunya kerangka kerja untuk menyelesaikan sengketa Sahara Barat.
Negara-negara Peserta Konferensi adalah Zambia, Gabon, Gulnee, Comores, Bambia, Guinee Bissau, Equartolale Guinee, Malawi, Central Africa Republic, Togo, Liberia, Sao Tome et Principe, Benin, Bahrein, United Arab Emirates, Sainte-Lucia, Antigua-and-Barbuda, Haiti, Guatemala, Dominica Republic, Barbados, Jamaica, Maldives, Salvador, Senegal, Qatar, Saudi Arabia, Cote d'Ivoire, Djibouti, Eswatini, Republic of Congo, Jordan, Oman, France, Egypte, Paouasle New Guinee, Tonga, Koweit, Yemen, Burkina Faso.
_Source: Persisma.Org_