JA.com, Limapuluh Kota (Sumatera Barat)-- Pekerjan Rehablitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Panjang Koto Tinggi Maek Kec.Bukit Barisan Kab.Limapuluh Kota 2020, HPS Rp.1.620.000.000. Dikerjakan oleh CV. Naury ( jorong Ronah Maek Bukit Barisan ), dengan kontrak Rp.1.272.779.406.80,-, terkesan "amburadul" serta ditenggarai jadi "Bancakan" oknum di PUPR Limapuluh Kota.
Ihwal dugaan amburadul serta jadi "Bancakan", oknum di dinas terkait, sehubungan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Panjang yang terdiri tiga segmen yakni Bandar Panjang, Bandar Pulau dan Bandar Kubu Baru Nagari Koto Tinggi Maek, berdasarkan investigasi wartawan dan ditambah paparan Walinagari Koto Tinggi Maek, Rilman alias Buyung Figur, dari pekerjaan yang telah di FHO, diduga banyak kejanggalan, dan ditenggarai tidak sesuai perencanaan awal, tentunya berpotensi dijerat UU No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Hal tersebut diantaranya, pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bandar Panjang, senilai Rp.1.272.779.406.80,- ( sedikitnya minus 23 % dari HPS Rp. 1.620.000.000,-) disebut- sebut akibat prakarsa/ campur tangan oknum PPK, Yuhendri. ST, konon bertindak sebagai rekanan dengan memakai perusahaan CV. Naury, ( perusahaan setempat- red).
Soalnya hal tersebut dibuktikan di lapangan bahwa Pelaksana pekerjaan di sebutkan dikomandoi oleh, Alex Wijaya, adalah adik kandung oknum PPK, demikian sebut sumber. Hal itu, berpotensi melabrak Peraturan Pemerintah ( PP ) No.54 Tahun 2003 pasal 33 serta UU Tipikor No.31 Tahun 1999.
Kejanggalan lain, dari investigasi wartawan pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi yang terbagi tiga segmen, yakni Bandar Panjang di Jorong Koto Tinggi III, Bandar Pulau di Jorong Koto Tinggi II, dan Bandar Kubu Baru di Jorong Koto Tinggi I, berpotensi di jerat UU No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pekerjaannya dibanyak titik jaringan tidak sesuai perencanaan serta tidak mengacu speck/ dokumen kontrak.
Juga dipertanyakan, kenapa pekerjaan Bendungan yang terlihat nyaris ambruk menurut sumber yang prioritas utama kok tidak terlihat ada rehabilitasi.
Selain itu, pada tiga segmen jaringan selain banyak titik disepanjang jaringan bocor dan tidak terlihat adanya perbaikan.
Dari pengamatan wartawan pekerjaan yang dilaksanakan rekanan bekerja terkesan semata- mata mengejar bobot volume dalam bentuk kubikasi coran serta terjadinya pendangkalan lantai jaringan irigasi, karena tidak dilakukan pengerukan sedimen- sedimen jaringan.
Sementara, diduga guna mengejar target pencapaian volume pekerjaan coran lantai saluran irigasi, rekanan lansung dilakukan, pada gilirannya naiknya permukaan lantai saluran dari lantai saluran di pintu air masuk di Bendungan air di Sungai Dingin Koto Tinggi Maek tersebut.
Sedangkan dijumpai banyaknya kebocoran air pada saluran irigasi, tidak terlihat ada perbaikan.
Sementara, baik Kadis PUPR, Yunire Yunirman. ST, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bidang Sumber Daya Air PUPR Limpuluh Kota, Yuhendri. ST, yang dikonfirmasi lewat pesan via WhatsApp di ponselnya seputar "Kongkalikong" penanganan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Banda Gadang di Nagari Maek Kec.Bukit Barisan senilai Rp.1.272.779.406.80,- APBD TA.2020, hingga berita ini update, terkesan bungkam, karena diam seribu bahasa. Selasa, (16/2/21).
Beberapa sumber masyarakat Nagari Maek, yang dihuni warga lebih 12 ribu jiwa yang tersebar di 12 jorong serta mengandalkan keberlansungan hidup dari 1000 hektar sawah tergantung dari pengairan dari Irigasi Batang Panjang, namun dana rehabilitasi jaringan, disebutkan jadi "Bancakan" oknum di dinas terkait, terkesan tidak digubris oleh 4 wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Limapuluh Kota 5, sedih sumber.
Hanya ada kepedulian Bisron Hadi, wakil rakyat dari fraksi PKS kalau masalah proyek itu diakui, "memang agak kurang rancak dipandang mato, ado pendangkalan ado yang tidak di salasaikan dan telah selesai serah terima katanya (PUPR- red) dan kami masyarakat hanya bisa melihat saja. Sebagai anggota dewan sudah pernah kami sampaikan ke kadis PU langsung". jelasnya, Selasa, (16/2/21).
Diakui Bisron, di DPRD sebenarnya sudah kita bahas dirapat Komisi langsung dengan Kadis PUPR,
tapi PUPR sudah menggangap kegiatan itu sudh selesai dan volume sudah mereka capai, demikian kesalnya.
* red/eb *