JA.com, Pasaman Barat (Sumatera Barat) - Diskominfo-- Bupati Pasaman Barat Hamsuardi dan Wakil Bupati Risnawanto menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Perdana dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pasaman Barat, di Auditoriun Kantor Bupati setempat, Rabu, (3/3/21).
Sebelum pelaksanaan rapat diawali dengan memperkenalkan, Staf ahli, para Asisten, Kepala OPD dan Camat yang ada oleh Sekretaris Daerah Yudesri, kepada bupati dan wakil bupati.
Bupati Hamsuardi menyampaiakan bahwa rapat tersebut selain ajang untuk perkenalan dengan Kepala OPD, juga sekaligus untuk mengetahui rencana kegiatan yang telah disusun dan masalah serta kendala yang sedang dihadapi pada OPD. Sehingga nantinya bisa diselesaikan bersama dan menyesuaikan dengan visi dan misi yang diusung bupati dan wakil bupati.
"Kegiatan ini penting kita lakukan untuk mengetahui laporan setiap OPD tentang kegiatan yang akan direncanakan, dan apa saja kendala dihadapi, untuk menyamakan visi dan misi kita dalam memajukan dan membangun Pasaman Barat ke depan," kata Hamsuardi.
Lebih lanjut Hamsuardi, mengatakan dirinya bersama wakil bupati memiliki janji-janji politik terhadap Kabupaten Pasaman Barat, khususnya Pasaman Barat. Salah satunya adalah Pemekaran Nagari dan pembentukan tim pendataan terhadap masyarkat miskin.
"Program pemekaran Nagari adalah salah satu janji kami pada saat kampanye. Untuk itu kami berjanji, apabila pemerintah pusat tidak mendefenitifkan nagari ini dengan cepat, maka akan segera kita defenitifkan, dengan cara mencari payung hukumnya bersama Asisten pemerintahan, agar nagari persiapan yang ada bisa didefenitifkan," ungkap Hamsuardi.
Terkait banyaknya laporan dari masyarakat terhadap ketidaksesuaian data penerimaan bantuan sosial, Bupati Hamsuardi meminta Kepala Dinas untuk segera membentuk tim untuk mendata masyarakat tidak mampu, agar masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Diperlukan kerja keras, dan Sinergitas Kita Semua untuk untuk masyarakat Pasaman Barat,"ucapnya.
Senada dengan itu Sekretaris Daerah Pasaman Barat Yudesri, menyebutkan terdapat beberapa isu atau masalah yang harus diselesaikan segera yaitu, mengenai pemekaran nagari, Penanganan Covid-19 dan Vaksin, serta Kondisi Keuangan APBD 2021.
"Ini adalah hal serius dan penting kita bahas segera, untuk memenuhi kekurangan yang ada, karena dana kita saat ini banyak dialihkan untuk penanganan Covid-19,"pinta Yudesri.
Dalam Rakor tersebut tiap-tiap kepala OPD diberi kesempatan untuk memaparkan rencana kerja serta kendala pada setiap masing-masing OPD. Di antaranya Asisten Pemerintahan, BKPSDM, Dinas Kesehatan, BPKD, Dinas Sosial, Dinas PU, serta Dinas Perhubungan.
* Sofyan H *