Sidang dilaksanakan, Senin (5/9/2022) dipimpin Wakil Ketua DPRD Saidani didampingi Ketua DPRD Rony Mulyadi Dt.Bungsu, Wakil Ketua Anton Yondra dan anggota DPRD turut dihadiri Wakil Bupati Richi Aprian, Forkopimda, para Asisten, kepala OPD dan undangan lainnya.
Dalam penyampaian pandangan oleh 7 Fraksi DPRD secara langsung dan 1 fraksi menyampaikan secara tertulis, beberapa fraksi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program Unggulan (Progul) Tanah Datar, namun juga meminta progres pelaksanaan serta kendala yang dihadapi.
"Kami menyampaikan apresiasi atas Program Makan Rendang di Tanah Datar yang sangat membantu permodalan, namun tentunya sejauh mana perkembangan program ini dan apa saja kendala yang ditemui," kata Juru Bicara (Jubir) Fraksi Gerindra Surva Hutri.
Sementara itu Fraksi PAN melalui Jubirnya Alimuhar St. Tunaro mengatakan Program Satu Nagari Satu Event perlu dilanjutkan karena mampu memberikan Multiplier Effect.
"Program Satu Nagari Satu Event ini perlu memiliki agenda tetap dan jelas setiap tahun, sehingga wisawatan ataupun pengunjung memiliki langkah dan waktu pasti nagari yang bakal dikunjungi," katanya.
Sementara terkait Ranperda Perubahan APBD Tanah Datar Tahun Anggaran 2022, beberapa isu strategis menjadi pertanyaan dari berbagai fraksi, seperti pelaksanaan retribusi pajak, masih tingginya ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, kelanjutan pembangunan Lapangan Cindua Mato, Pengelolaan Baznas, pemerataan Tenaga Guru, sampai dengan langkah atas dampak kenaikan BBM.
"Melihat laporan keuangan daerah tahun 2021 terdapat Silpa Rp111.596.589.145, sementara defisit Rp51.301.659.075, sehingga terjadi Surplus. Maka dalam hal ini Fraksi Gerindra minta penjelasan rencana pemanfaatan dana surplus dan sejauh mana dapat mengakomodir rencana kegiatan hasil Musrenbang," ujar Surva Hutri.
Sementara itu Jubir Fraksi Perjuangan Golkar Herman Sugiarto salah satu hal disampaikannya adalah terkait kesadaran pembayaran pajak dan langkah konkrit yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.
"Mohon penjelasan pajak daerah yang berubah karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak serta jelaskan upaya penegakan Law Enforcement kepada wajib pajak di Tanah Datar," sampainya.
Sementara terkait peningkatan target Pendapatan Daerah sebanyak 1,86% sebesar Rp21.575.400.718 dari target awal sebesar Rp1.160.828.255.808, beberapa fraksi DPRD juga menyampaikan apresiasi.
"Kami Fraksi Demokrat mengapresiasi hal itu, ini sebagai bukti Pemerintah Daerah secara konsisten berusaha untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah," sampai Jubir Fraksi Demokrat Syafril.
Selepas penyampaian pandangan 7 Fraksi DPRD, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Pandangan Fraksi oleh pimpinan sidang kepada Wabup Tanah Datar untuk ditindaklanjuti selanjutnya. (MG)