Dalam kunjungan juga hadir Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Iwan Taufiq Purwanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, dan stakeholder terkait lainnya. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pasbar Hamsuardi, Wakil Bupati Risnawanto, Forkopimda dan stakeholder terkait.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan, sebanyak 1.111 unit rumah rusak berat di Kabupaten Pasaman Barat akibat bencana gempa yang terjadi pada 25 Februari lalu akan dibantu oleh pemerintah pusat, dan saat ini pembangunan sudah dimulai dengan sistem Aplikator Reimburse dengan dana sebesar Rp 27.775.000.000 sudah diterima pemerintah setempat.
Suharyanto menegaskan setiap daerah harus memahami kondisi daerahnya masing-masing, sehingga ketika terjadi bencana penanganan dapat segera ditangani dan tidak memerlukan waktu yang lama.
"Ketika terjadi bencana kita harus cepat tanggap, lakukan gerakan dengan cepat, data korban dan kerugian dengan cepat. Jangan buat masyarakat lama menunggu," katanya.
Karena kejadian gempa di Pasbar lanjut Suharyanto, sudah 8 bulan lamanya. Jangan sampai penanganan yang ini belum tuntas, sudah datang lagi bencana yang lain. Sebagai pelayanan masyarakat kita harus cepat tanggap.
"Namun, kita tidak mengharapkan hal itu. Semoga bencana gempa tidak lagi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat," ujarnya.
Ia menyebutkan, pihaknya telah menerima data rumah rusak berat dari Pemda Pasbar sebanyak 1.111 unit dengan total bantuan satu unit senilai Rp 50 juta. Pelaksanaan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB berupa bantuan dana stimulan perbaikan rumah rusak berat juga telah ditransfer ke rekening virtual account yang telah dibuat pada BRI Cabang Simpang Empat dan telah diterima transfer dana DSP dari BNPB sejumlah Rp 27.775.000.000 pada tanggal 29 September.
"Sejumlah dana itu untuk pembangunan rumah rusak berat sekitar 50 persen. Saat ini sedang dibangun sebanyak 30 unit untuk kunjungan presiden dengan sistem Reimburse yang dibantu oleh aplikator. Tentunya rumah ramah gempa," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa pemerintah daerah diminta untuk berkoordinasi dengan BNPB dan BPKP, sehingga masyarakat tidak lama menunggu.
"Pemerintah Daerah juga kita harapkan untuk membuat Perda tentang bencana terutama untuk daerah rawan gempa. Daerah juga harus tanggap dalam menyikapi dan menyelesaikan bencana alam yang terjadi," katanya.
Bupati Pasbar Hamsuardi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan dari pemerintah pusat terutama untuk 1.111 unit rumah rusak berat dengan bantuan satu unit Rp 50 juta, rusak sedang Rp 20 juta dan rusak ringan berkisar Rp 3 hingga 5 juta.
"Kemudian untuk rumah rusak sedang sebanyak 1.171 unit, akan dibantu oleh pemerintah Provinsi Sumbar. Untuk kategori rusak ringan akan dibantu oleh pemerintah daerah dengan data sementara sebanyak 2.172 unit," katanya. (WZ-MG)