Penyerahan LKPD Tahun 2023 oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM kepada kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Sumbar Arif Agus, pada Selasa (27/2/2024) di kantor BPK Perwakilan Sumbar di Padang ini merupakan yang pertama di Provinsi Sumatera Barat.
Bupati Eka Putra didampingi Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi , Kepala BKD Helfy Rahmy Harun, Inspektur Desy Rima dan beberapa pejabat lainnya. Selain itu, juga hadir Ketua Auditoriat Sumbar II dan Tim audit.
"Pemeriksaan pendahuluan telah berjalan dengan lancar, kami pun telah bisa menyerahkan LKPD tahun 2023 ini dalam waktu yang cepat. Tentu ini tidak terlepas dari kerja keras Kepala BKD beserta jajaran, dan seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemkab Tanah Datar,” kata Bupati.
Disampaikannya, LKPD tahun 2023 disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan bidang keuangan dan sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Informasi.
"Ini menunjukan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat maupun entitas lainnya," ujar Bupati Eka Putra.
Selanjutnya, laporan tersebut disampaikan kepada BPK Perwakilan Sumatera Barat, untuk digunakan sebagai media dalam menilai kewajaran penyajian dan kinerja PemerintahTanah Datar.
"Semoga komitmen kami untuk memperoleh opini yang terbaik dapat tercapai hendaknya," harapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Arif Agus menyampaikan bahwa penyerahan LKPD Tahun 2023 Pemkab Tanah Datar sesuai amanat Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003. Kabupaten Tanah Datar merupakan entitas pertama yang menyerahkan LKPD tahun 2023 dari kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat.
"Semoga penyerahan LKPD tahun 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ini menjadi contoh dan motivasi bagi daerah lainnya di Provinsi Sumatera," tuturnya.
Arif juga menyebutkan, penyerahan LKPD tahun anggaran 2023 oleh Pemkab Tanah Datar hari ini merupakan yang pertama dan tercepat di Sumbar.
"Sesuai amanat Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, laporan keuangan disampaikan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tahun berakhir,” ucap Arif Agus.
Secara khusus, Arif juga memuji kesungguhan dan keseriusan Bupati Eka Putra beserta segenap jajaran Pemkab Tanah Datar dalam menyelenggarakan pemerintahan yang tercermin dari cepatnya penyelesaian LKPD, sesuai acuan yang telah ditetapkan.
"Sebelum menerima LKPD ini, BPK Perwakilan Sumbar sudah melakukan pemeriksaan awal selama satu bulan. Berkat langkah kooperatif semua pihak di lingkungan Pemkab Tanah Datar, tugas tim kami berjalan dengan lancar dan semua data yang diperlukan untuk bahan pemeriksaan dengan mudah bisa didapat dan diakses oleh anggota tim dari SKPD terkait. Untuk itu, atas kerjasama ini kami ucapkan terima kasih,” sampainya.
Disampaikannya, Kabupaten Tanah Datar skor tindak lanjut rekomendasi per semester II tahun 2023 atau akhir Desember lalu sebesar 83% dan ini termasuk nilai yang cukup bagus.
"Mudah-mudahan ke depannya dapat di tingkatkan dan semoga mendapatkan hasil sesuai harapan dengan opini WTP kembali," pungkasnya. (MG)